Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan

Tanpa mengusung banyak petikan dari tulisan maupun kata kata dasyat dari para guru, dosen dan para pengamat hebat lainnya, kami coba untuk merangkai kata untuk mengugah kita semua untuk kembali mengkritisi pola hubungan pada lembaga pemerintahan. Awal Kemerdekaan mengingatkan kita akan pertarungan sebuah bentuk negara yang lebih kepada perbedaan penting akan hubungan pemerintah pusat dan daerah, sebuah negara kesatuan akhirnya menjadi pilihan bagi Indonesia, membatalkan sebuah negara federasi yang menjadi harapan kolonial belanda. Sebuah bentuk yang kami kira bukan hanya sebuah sikap "yang penting Beda" tapi lebih kepada sebuah kebersamaan dalam membangun bangsa yang babak belur di jarah oleh kolonial, kebodohan yang merata dan kondisi wilayah yang perlu pemikiran bersama untuk kesejahtran bersama.

Orde Lama berjalan dengan sentralistik kekuasan yang mutlak hingga memungkinkan anak bangsa yang kecewa mengambil jalan lain yang disebut "pemberontakan", era ini menurut kami lebih pada ketidak puasan pada kebijakan pusat yang cenderung dominan. Apapun perdebatan hari ini seputar gaya Orde Lama ini adalah sebuah pelajaran berharga kita dalam berbangsa, Bung Karno mampu meletakan dasar Nasionalisme sebuah bangsa untuk mempertahankan masa depan bangsa ini dengan harga diri.

Orde Baru cenderung lebih panjang dengan hubungan Pemerintah pusat dan daerah yang lebih terikat lagi dimana dominasi pusat begitukuat untuk mengatur apa saja di daerah. kalau kami mengistilahkannya hampir tidak ada gunanya orang pintar di daerah karena hampir semua program "Droping". hingga bisa dipastikan lembaga di bawah pusat tidak lebih sebagai pelaksana teknis atau sedikit kritis kami mengistilahkanya seperti layaknya sebuah kerajaan wakil raja di daerah tertentu saja Gubernur, walikota dan Bupati saat itu.

Otonomi daerah era Reformasi ternyata berjalan tarik ulur, ada daerah yang patuh ada juga daerah yang jalan dengan "maunya sendiri" sehingga tidak heran muncul istilah raja-raja kecil, orang kaya baru daerah dan lainnya yang cenderung negatif. Pembagian areal Hutan dalam sekala kecil adalah salah satu awal kebijakan yang populer dalam awal otonomi di kalimantan Timur. Hingga saat ini kita menemukan lagikebijakan pembagian areal tambang dan lainnya.

Hubungan antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Kota Di Kalimantan Timur yang ingin sekali kami bedah kali ini. Seiring Rencana perubahan Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur sebuah kata penting yang ingin kami ingatkan adalah "Rakyat". Kenapa, jawabannya cukup sederhana Kebijakan awal Kemerdekaan hingga saat ini lebih cenderung menguntungkan dua Kelompok "Rakyat Pengusaha & penguasa" & "Rakyat Negara lain". Ketika pendiri bangsa ini memasukan "Bumi, tanah dan air menjadi milik negara dan untuk kesejahtran rakyat" maka sebuah doa semoga amal jariyah mereka yang memutuskan ini tida putus sampai kiamat. Kenapa, sederhana saja jawabannya kata-kata itulah yang harus jadi pegangan pemerintah kita mengambil kebijakan. Pengelolaan SDA sampai hari baru menyentuh kesejahtran pada dua kelompok rakyat diatas tadi sementara "rakyat" kebanyakan menikmati hal lain yakni Bencana dan Bencana, Sampah dan sampah.

Perubahan Tata ruang jika hanya mengakomodir kedua kelas masyarakat diatas terus menerus memunculkan ketimpangan dan kesengsaraan, hingga butuh sebuah nurani birokrasi untuk merubah gaya kebijakannya atau kemudian dirubah sendiri lagi oleh masyarakat oleh" orde yang paling baru". Jawabannya kita tunggu dengan Bergerak dan berdoa, dengan tulisan dan diskus, dengan arakan dan umpatan saat saluran buntu oleh kolestrol KKN di pusat saraf kekuasan yang kotor dan jorok akibat konsumsi barang beracun dan berbahaya dengan Nama "UPeti".

Hubungan antara Propinsi dan Kabupaten Kota dalam segala aspek pembangunan perlu control dan kerjasama. Beberapa kota Kabupaten yang berdekatan ingin membangun Lapangan Terbang misalnya. Sebuah proses pemborosan yang tidak ada habis habisnya. Tran perdangan, industri, pertanian, perkebunan harus diatur menjadi sebuah sistem yang terarah sehingga tak ada kemubajiran anggaran. Jembatan satu belum selesai muncul rencana jembatan baru lainnya karena masing masing pemimpin hanya mementingkan monumen dirinya dalam sebuah proses pembangunan.Sinergi Kekuasan yang ditunjukan para elit baik di Pemerintahan dan gedung DPRD seperti pertemanan masa kanak-kanak, lebih pada suka atau tidak, lebih pada kata enak atau tidak. Bukan berdasar pada Kata "Rakyat". Hingga istilah orang tua cenderung kembali "kekanak-kanakan" bisa di bilang benar.

Yang paling simple adalah kasus jalan, adanya jalan yang terbagi dalam berbagai kewenangan menjadi contoh tidak becusnya pengeloaan negara dan daerah. suadah seharusnya antar struktur berkerjasama untuk kebaikan bukan seperti anak-anak yang sering bermusuhan saat bermain-main karena ada sedang mengurus negara dan bangsa bukan sepetak areal tempat bermain saat kecil.