NasioNalisasi Pemimpin Kita

Siapapun kita pasti mulai merasakan begitu sesaknya udara dan lingkungan kita, sementara bangsa barat semakin kaya raya justru kita masih menyisakan 45 juta penganguran yang tercatat. Sedikit mengutip Tulisan M Amien Rais “Nasionalisasi Migas ala Bolivia” (yang Tebal), lagi-lagi dunia akan demam dengan perubahan pada tingkat lokal, ekonomi global hanya gombal Barat. Amien melihat Evo Morales berhasil membuktikan janjinya menasionalisaikan perusahan-perusah Tambang yang beroperasi di Bolivia.
Chavez dan Morales mampu menerobos kendala mental, moral, politik, dan ekonomi yang sengaja dipasang berbagai korporasi asing. Menurut Morales, berkat negosiasi ulang, Bolivia meraup satu miliar dollar AS, dan empat miliar dollar AS per tahun pada tahun-tahun berikutnya. Belum lagi jika renegosiasi kontrak nonmigas dan sumber-sumber non- renewable lain juga berhasil.

Mengingat jumlah rakyat Bolivia hanya seperduapuluhdua rakyat Indonesia , perolehan Bolivia seperti jika Indonesia mendapat 88 miliar dollar AS per tahun. Rakyat Bolivia tentu lebih bahagia dibanding rakyat Banglades yang salah satu putra terbaiknya meraih Nobel Perdamaian. Dan tentu lebih berbahagia dibanding rakyat Indonesia yang diberi tahu para pemimpinnya bahwa kontrak karya migas dan nonmigas dengan korporasi asing tidak bisa diubah.

Mengapa? Katanya, jika menuntut negosiasi ulang, apalagi nasionalisasi industri migas dan pertambangan, Indonesia bisa dikucilkan masyarakat internasional. Katanya, investasi asing emoh masuk Indonesia . Selain itu, ada adagium pacta sunt servanda, sekali kontrak ditandatangani, perlu dihormati "kesuciannya", meski menempatkan Indonesia for sale, dijual untuk umum.

Kita tidak perlu galak dan terlalu keras seperti Bolivia dan Venezuela menghadapi korporasi asing. Cukup dengan ketegasan, kemandirian, dan komitmen kebangsaan. Kita dapat melindungi dan menomorsatukan kepentingan bangsa di atas kepentingan korporasi asing. Mereka adalah mitra, bukan majikan kita. Namun, kepemimpinan nasional yang ada harus lebih visioner, lebih tegas, dan lebih berani. Kita sudah terlalu lama jadi bangsa miskin di tengah sumber daya alam melimpah.

Andaikata pemerintah, DPR, dan berbagai kekuatan masyarakat bersatu menjadikan korporasi pertambangan asing sebagai mitra, negeri ini tidak perlu menjadi bangsa musafir yang tiap tahun bingung mencari utang luar negeri baru. Sementara itu kekayaan sendiri disodorkan untuk penjarahan asing.

Jika direnungkan, Exxon dan Freeport McMoran, misalnya, keduanya bukan seperti a state with in a state, tetapi sudah a state above a state. Ingat, di Indonesia ada lusinan korporasi asing yang terus menyedot kekayaan migas dan nonmigas bangsa Indonesia . Sampai sekarang! .

Cukup Jelas kondisinya, siapa yang akan kita pilih untuk mewakili kita di Parlemen, Presiden dan wakil Presiden yang mampu menjawab ini semua. Pilihanya cukup sulit banyak pemimpin yang pro masyarakat tapi disisi lain tidak mampu mengendalikan anggotanya untuk main mata dengan asing atau sekumpulan wakil rakyat yang komitmen akan kesejahtran rakyat terus menerus kalah dengan kelompok wakil rakyat lain yang sedari kampanye sudah termakan dana korporasi asing hingga mau tidak mau, suka tidak suka harus terus menjaga kepentingan tuannya.

Kita musti berkerja sama bahu-membahu. Pilih wakil Rakyat yang pro Masyarakat Bukan Korporasi asing. Lelah sudah bumi ini menaggung malu para penjarah dan generasi lemah.

Maju Indonesiaku, Punya martabat dan Harga diri sebuah bangsa Besar…